Jakarta - Maraknya sejumlah partai politik yang
terlibat dalam korupsi membuat Ketua DPC PDI Perjuangan kab Muba yang juga
menjabat Wakil Bupati Muba, Beni Hernedi mewanti-wanti agar tidak dilakukan dan
sampai terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba). Bahkan, Wabup mendukung keseriusan
dalam memberantas korupsi seperti yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK). Menurutnya, bersih dari KKN harus dimulai kader partai atau petugas
partai, terlebih yang duduk di eksekutif (Dewan). Tidak hanya itu, para
eksekutif dihimbau untuk mempelopori hidup bersih dan bebas KKN.
Hal ini diungkap Wabup Muba, Beni Hernedi saat Rapat Kerja Nasional III (Rakernas III) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Ecopark Convention, Ancol, Jakarta, Minggu (8/9) lalu. Rakernas yang berlangsung selama sejak 6-8 September dihadiri Ketua KPK, Abraham Samad.
“Saya pikir dengan diundangnya Pak Abraham dari KPK yang berbicara di Rakernas ini sangat disambut baik. Kita dukung KPK untuk terus melakukan pemberantasan korupsi termasuk di daerah," ujar Wabup.
Dalam Rakernas tersebut diungkapkan isu-isu seputar revisi undang-undang (UU) Pemda, pilkada, RUU desa. Salah satunya soal dukungan terhadap Pilkada di daerah agar Bupati dan Wabupnya tetap satu paket dipilih bersama. Selain itu juga dibahas mengenai percepatan pengesahan UU desa yang akan memberi otonomi dan keberpihakan anggaran negara yang lebih baik untuk desa.
“Kita dorong perbaikan kualitas demokrasi politik dalam pilkada, misalnya bagaimana agar demokrasi tidal seliberal saat ini artinya politik yang berbiaya murah. Kita tidak membiarkan pertarungan bebas modal di politik “ jelas Ketua DPC PDIP Muba ini.
Dalam kesempatan itu juga, Wabup menyampaikan aspirasi-aspirasi dan isu-isu politik penting, termasuk yang diserap dari Kabupaten Muba. Mengenai isu-isu nama-nama Capres yang akan diusung, Wabup mengatakan tegak lurus dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Hanya saja menurut Wabup untuk di daerah khususnya Kabupaten Muba suara-suara kader telah mengarah pada nama Gubernur DKI Jakarta Jokowi.
"Gambar pak Jokowi pun sudah ada dibeberapa tempat di Muba. Dijadikan baleho dan spanduk sosialisasi partai, namun sekali lagi kita tetap satu komando dgn bu Mega, Muba ikut dan siap bela keputusan bu mega," tandas Beni.
Hal ini diungkap Wabup Muba, Beni Hernedi saat Rapat Kerja Nasional III (Rakernas III) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Ecopark Convention, Ancol, Jakarta, Minggu (8/9) lalu. Rakernas yang berlangsung selama sejak 6-8 September dihadiri Ketua KPK, Abraham Samad.
“Saya pikir dengan diundangnya Pak Abraham dari KPK yang berbicara di Rakernas ini sangat disambut baik. Kita dukung KPK untuk terus melakukan pemberantasan korupsi termasuk di daerah," ujar Wabup.
Dalam Rakernas tersebut diungkapkan isu-isu seputar revisi undang-undang (UU) Pemda, pilkada, RUU desa. Salah satunya soal dukungan terhadap Pilkada di daerah agar Bupati dan Wabupnya tetap satu paket dipilih bersama. Selain itu juga dibahas mengenai percepatan pengesahan UU desa yang akan memberi otonomi dan keberpihakan anggaran negara yang lebih baik untuk desa.
“Kita dorong perbaikan kualitas demokrasi politik dalam pilkada, misalnya bagaimana agar demokrasi tidal seliberal saat ini artinya politik yang berbiaya murah. Kita tidak membiarkan pertarungan bebas modal di politik “ jelas Ketua DPC PDIP Muba ini.
Dalam kesempatan itu juga, Wabup menyampaikan aspirasi-aspirasi dan isu-isu politik penting, termasuk yang diserap dari Kabupaten Muba. Mengenai isu-isu nama-nama Capres yang akan diusung, Wabup mengatakan tegak lurus dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Hanya saja menurut Wabup untuk di daerah khususnya Kabupaten Muba suara-suara kader telah mengarah pada nama Gubernur DKI Jakarta Jokowi.
"Gambar pak Jokowi pun sudah ada dibeberapa tempat di Muba. Dijadikan baleho dan spanduk sosialisasi partai, namun sekali lagi kita tetap satu komando dgn bu Mega, Muba ikut dan siap bela keputusan bu mega," tandas Beni.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Komentar