Kedua walikota yang berasal dari kader Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini berhasil mendapatkan penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diserahkan langsung Wakil Presiden Republik Indonesia Boediono di Gedung Dhanapala, Kemenkeu, Selasa (11/9).
Penghargaan dari Departemen Keuangan ini merupakan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI karena laporan keuangan kedua kota ini untuk tahun 2011 mendapat opini WTP yang bersamaan dengan acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2012.
Kesamaan lainnya, ESP di Kota Palembang melaksanakan program pembangunan pro rakyat di antaranya dengan mewujudkan hampir 100 persen distribusi air bersih melalui PDAM Tirta Musi.
Sedangkan Jokowi Kota Solo mewujudkan perekonomian kerakyatan dengan merangkul semua pedagang kecil.
Keduanya pun, saat ini tengah mempersiapkan atau berjuang untuk menjadi gubernur di dua provinsi berbeda.
ESP berambisi menjadi Gubernur Sumsel dan Jokowi dalam proses memenangkan Pilgub DKI Jakarta.
Namun terlepas dari kesamaan tersebut, Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2012, di Kementerian Keuangan yang dihadiri Menteri Keuangan Agus Martowardojo serta sebanyak 67 kementerian/lembaga, pemerintah kota/kabupaten/provinsi juga mendapat penghargaan yang sama ini dianggap ESP sebagai anugerah dan penghargaan untuk masyarakat Palembang.
Sebab, menurut dia, penghargaan tersebut didapat karena masyarakat dan jajaran Pemkot Palembang mau dan mampu bekerjasama dengan baik.
“Ya alhamdulillah ini salah satu bentuk penghargaan untuk seluruh masyarakat Palembang yang telah berupaya keras mewujudkan tertibnya administrasi dan transparansi pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2011,” ujar ESP.
Untuk mempertahankan predikat ini, Eddy mengharapkan seluruh SKPD di lingkungan Pemkot Palembang untuk terus menjaga komitmen dalam meningkatkan kinerja, terutama dalam hal pelayanan publik.
Begitu pun administrasi di bagian keuangan diupayakan lebih tertib lagi, termasuk sistem pengaturan anggaran di tingkat kecamatan juga harus diperkuat.
Dalam kesempatan yang sama Jokowi juga mengatakan, kunci pengelolaan anggaran secara benar antara lain terletak ada proses perencanaan dan pengalokasian anggaran.
Prinsip pengelolaan anggaran yang benar, menurut dia, berlaku sama, baik untuk organisasi yang kompleks maupun organisasi yang lebih sederhana.
“Semua harus sesuai aturan dan tidak melenceng dari apa yang sudah menjadi ketentuan,” katanya.
Sementara itu, Wakil Presiden RI Boediono, mengatakan, target pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2014 adalah semua kementerian dan lembaga mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau 100 persen.
Saat ini, sudah 67 kementerian/lembaga mendapat opini WTP dari total jumlah 80 institusi. Sedangkan untuk pemerintah daerah, target yang ingin dicapai adalah 64 persen atau sekitar tiga ratusan dari lima ratusan lembaga pemerintahan daerah.
Boediono mengimbau agar daerah yang telah meraih opini WTP terus melanjutkan perbaikan.
Wapres juga mengucapkan selamat kepada daerah yang telah memeroleh predikat WTP.
“Saya hanya bisa mengatakan lanjutkan, kalau bisa tingkatkan,” tegasnya.
Hal senada dikatakan Menteri Keuangan Agus Martowardjojo. Ia menyebutkan, Pemda yang meraih Wajar Tanpa Pengecualian sebanyak 67
daerah, Wajar Dengan Pengecualian 316, Tidak Memberikan Pendapat ada
enam dan tidak wajar 32.
“Dengan predikat yang diraih saat ini, hendaknya masing-masing pihak terus berupaya melakukan yang terbaik,” tandasnya.
sumber : www.sripoku.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Komentar