Rapat paripurna DPR itu salah satu agendanya pengambilan keputusan tentang RUU APBN 2013 dan salah satu isu yang krusial dalam pembahasan RUU tersebut terkait rencana kenaikan TDL.
Di dalam buku itu, dipaparkan alasan PDI Perjuangan menolak kenaikan TDL, yakni salah urus PT. PLN sehingga operasionalnya menjadi boros.
Fraksi PDIP berpendapat, jika PLN diurus dengan baik, maka TDL tidak perlu naik.
Bukti-bukti bahwa PLN salah urus yang disampaikan PDI Perjuangan adalah temuan audit BPK pada 16 September 2011 di PLN, bahwa PLN gagal menyediakan gas sebagai bahan bakar pembangkit sesuai target.
Akibatnya PLN mengganti kekurangan gas dengan solar yang lebih mahal.
PLN juga dinilai gagal memenuhi kebutuhan batubara sebagai bahan bakar pembangkit listrik sesuai target, terutama untuk PLTU percepatan 10.000 megawatt.
Sementara dalam audit BPK disebutkan bahwa PLN gagal memenuhi kebutuhan panas bumi untuk pembangkit listrik sesuai target. Hal itu menyebabkan pembangkit listrik PLN tidak efisien sehingga biaya membengkak.
Menurut Sekretaris FPDIP DPR Bambang Wuryanto, PDIP juga menolak klaim Pemerintah bahwa kenaikan TDL akan menghasilkan pendapatan bagi Pemerintah senilai Rp14,89 triliun.
Hal itu karena pendapatan itu tidak sebanding dengan kerugian negara akibat salah urus PLN yang mencapai Rp37,6 triliun pada 2009 dan 2010, ditambah Rp767,87 miliar sesuai temuan BPK 2012.
Bambang Wuryanto mengatakan bahwa partainya akan berjuang sampai titik akhir menolak kenaikan TDL, termasuk dalam rapat paripurna DPR, walau peluangnya kecil karena mereka satu-satunya fraksi di DPR yang menolak proposal kenaikan harga itu.
"Tapi di dalam politik, tak semuanya masalah menang atau kalah. Yang lebih substansial adalah kami memegang ideologi kerakyatan kami dan membela rakyat hingga akhir," demikian Bambang. [Ant/L-9] sumber http://www.suarapembaruan.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Komentar