Pidato Politik Ketua Umum DPP PDI Perjuangan - Rakernas I Bandung

Pidato Politik Ketua Umum DPP PDI Perjuangan: Berjuang Untuk Kesejahteraan Rakyat
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam damai sejahtera untuk kita semua,
Om Swasti Astu,
Perkenankanlah saya menyampaikan salam nasional Indonesia:
Merdeka!!! Merdeka!!! Merdeka!!!

Saudara-saudara,
Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa ta’ala atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga pada hari ini, kita dapat berkumpul di Kota Bandung ini. Di Kota Bandung inilah perlawanan rakyat dilakukan. Kota dibumi-hanguskan oleh lebih dari 200.000 rakyat, bersama Tentara Rakyat Indonesia pada tanggal 24 Maret 1946, guna mencegah Sekutu dan NICA Belanda, membangun markas strategis militernya. Di kota bersejarah inilah Bung Karno memoles Nasionalisme Indonesia, hingga mencapai bentuk sempurnanya.

Di sinilah internasionalisme atau kemanusiaan mendapatkan momentum puncaknya melalui gerakan solidaritas bangsa-bangsa terjajah di bawah kepimpinan Indonesia. Hal ini diwujudkan melalui Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 yang fenomenal itu.

Inilah kota yang sangat lekat dalam ingatan dan emosi anak negeri, lewat syair Halo-halo Bandung yang sangat kita kenal.

Saudara-saudara,

Rapat Kerja Nasional I PDI Perjuangan adalah rapat Dewan Pimpinan Partai yang diperluas. Rakernas berfungsi untuk melakukan evaluasi, sinkronisasi,  dan koordinasi Partai. Melalui Rakernas kita menyikapi berbagai persoalan masyarakat, bangsa dan Negara, dan mengevaluasi perkembangan internal Partai.

Rakernas di tempat ini bukan untik sekedar mengembara ke masa lalu, sambil bernostalgia tentang kebesaran. Bandung dipilih, agar kepeloporannya dalam mengurai berbagai kontradiksi persoalan bangsa, hingga diperoleh sintesa baru yang lebih sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia, dapat mengilhami dan menjadi suluh bagi setiap peserta Rakernas.

Kepeloporan, ilham dan suluh penuntun ini sangat penting, dalam upaya kita menemukan jalan keluar bagi bangsa ini. Mengapa? Karena tahun-tahun ke depan, tantangan akan semakin berat. Terlebih dalam situasi kealpaan kepemimpinan, di tengah gelora perubahan zaman yang penuh kontradiksi dan tantangan. Kontradiksi dan tantangan yang secara sistematis dan masih menggerus kedaulatan politik, keberdikarian ekonomi dan identitas budaya kita sebagai bangsa. Tahun-tahun yang oleh Bung Karno pernah disebut sebagai tahun Vivere Pericoloso.

Saudara-saudara,

Tantangan yang kita hadapi menjangkau berbagai dimensi kehidupan. Dalam bidang ekonomi, kita sedang dihadapkan pada resiko masuknya kapitalisme global ke dalam pasang surutnya. Situasi yang secara alamiah, akan menjerat kapitalisme dari krisis yang satu ke krisis berikutnya.

Bung Karno menggambarkan dengan sangat baik melalui tulisannya di dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi halaman 589 tahun 1941.

Beliau menegaskan, “Penyakit kapitalisme adalah krisis. Penyakit krisis ini selalu menyerang tubuh kapitalisme. Maka kemampuan kapitalisme menyembuhkan dirinya dari pukulan krisis, menjadi ukuran, apakah ia cukup mempunyai tenaga atau tidak. Di dalam kapitalisme yang sehat, atau naik, maka untuk sementara waktu, ia mampu mengalahkan krisis itu. Namun bagi kapitalisme yang telah menurun, maka krisis yang terjadi, bagaikan orang tua yang terserang penyakit hebat. Deritanya sangat pedih, dan lama sekali. Memang krisis selalu mengintai kapitalisme sepanjang perjalananya. Dalam krisis yang sehat pun, datanglah kontraksi. Namun adanya krisis adalah satu azab yang maha berat, dan padanya krisis itu cepat sekali diikuti oleh krisis yang baru. Krisis ini menggelapkan sama sekali udaranya kapitalisme, bukan saja di Amerika dan Eropa, tetapi sampai ke tiap-tiap lobang di muka bumi”.

70 tahun sudah gagasan Bung Karno melewati ujian sejarah. Selama bertahun-tahun orde baru, pemikiran Bung Karno bahkan disudutkan ke pojok sejarah, diberlakukan sebagai sampah atau dokumen yang harus dimusnahkan.

Tapi dialektika sejarah punya logika keadilannya sendiri. Hari-hari terakhir ini, kita menyaksikan betapa gagasan Bung Karno secara terang benderang bias membantu kita dalam membaca dan membedah secara akurat perkembangan global.

Sayangnya masih banyak di antara kita, terutama di lingkungan pengambil kebijakan, yang lebih suka mencari jawaban atas masalah bangsa pada gagasan asing dari Barat. Sebagian kita terpana oleh pemikiran Barat yang belum tentu adalah jawaban. Kita seakan tidak percaya pada kekuatan dan daya nalar anak bangsa sendiri. Padahal, sebagaimana ditunjukkan lewat berbagai karya Bung Karno, para pendiri bangsa ini, lewat dialektika panjang telah menyediakan jawaban-jawaban komprehensif yang hanya membutuhkan kontekstualisasi guna bias bekerja efektif.

Saudara-saudara,

Saya tidak berharap kondisi yang semakin buruk menimpa bangsa ini. Saya juga tidak ingin menampilkan kekhawatiran berlebihan. Namun perjalanan saya ke sejumlah Negara beberapa waktu lalu, telah meyakinkan saya, bahwa dunia sedang memasuki era krisis sebagaimana digambarkan Bung Karno di atas. Situasi penuh tantangan ini akan berlangsung jauh lebih lama, jauh lebih luas jangkauan wilayahnya, dan dengan efek lebih serius dibandingkan dengan perkiraan optimis sejumlah orang. Krisis ini bukan gejala sementara yang akan melanda ruang yang terbatas (Eropa dan Amerika), dan dengan dampak yang bias dikontrol. Sejumlah orang dengan optimis bercerita tentang ekonomi Indonesia yang seakan-akan tetap imun terhadap efek krisis global.

Tetapi saya ingin garis bawahi bahwa Indonesia bukan bangsa yang bisa mengecualikan diri dari krisis di atas. Mengapa? Karena itulah butuh hukum obyekif perkembangan kapitalisme. Sayangnya, pemerintahan sekarang ini lebih memilih jalan kapitalisme dan tetap setia berjalan di jalur neo-liberal.

Saudara-saudara,

Dalam pertemuan pemimpin-pemimpin Uni Eropam secara tersirat, sulitnya penanganan krisis tersebut dibenarkan oleh Kanselir Jerman, Angela Markel. Ia menegaskan, persoalan ini tidak bisa diselesaikan secara instan. Penyembuhan krisis dalam situasi kapitalisme yang sedang turun, sebagaimana digambarkan Bung Karno, butuh waktu panjang, dan pasti terasa menyakitkan. Sebagai Partai, kita harus siap untuk mempunyai cara dan jalan untuk menghadapinya.

Karenanya, saudara-saudara, dampak dari krisis Amerika dan Eropa haruslah tetap diantisipasi. Dipastikan ekspor nasional akan melambat. Sebaliknya, potensi pasar kita yang sangat besar karena jumlah penduduknya, akan menjadi daya pendorong pengalihan produk-produk yang tidak terserap di dunia.

China, Jepang, Korea, India dan Malaysia dipastikan akan semakin agresif memasuki pasar kita. Situasi di atas sangat mencemaskan, lebih-lebih dengan melemahnya daya dukung industry kita. Akibatnya, kita takluk dan menjadi konsumen produk bangsa lain.

Bahkan yang diimpor tidak lagi beras, kedelai, daging, susu, gula dan garam. Ikan dan jahe pun sekarang harus diimpor. Padahal, Negara kita ini kaya sekali, sehingga di dalam pewayangan yang umurnya sudah berabad-abad, selalu dikatakan, kita ini negeri yang “gemah ripah loh jinawi”.

Dari sudut ideologi, pertanyaan-pertanyaan di atas mudah dijawab: Ini adalah buah dari lunturnya idealism, dan semakin menguatnya pragmatism di segala bidang. Saya berulang kali menegaskan, tanpa ideologi kita bagai berjalan dalam kegelapan: kehilangan arah, kehilangan api penggerak, kehilangan alasan yang menyatukan rakyat dan pemimpinya. Lebih lagi, kehilangan harapan dan kepercayaan diri.

Inilah ironinya, sebagai bangsa yang telah ditempa berbagai revolusi, kita mestinya memiliki daya juang baja dan semangat Banteng.

Tetapi di bawah kepemimpinan yang lemah, ketika dihadapkan pada tantangan, kita berubah menjadi bangsa lembek yang lebih suka meniru dan menjadi pengikut dari bangsa lain.

Saudara-saudara,

Banyak Negara telah membuktikan sentralitas ideologi dan kemimpinan dalam menopang tegaknya bangunan social, budaya, ekonomi, dan politik mereka. China adalah salah satunya. Dulu kita meyakinkan China untuk ikut dalam Konferensi Asia Afrika di Bandung. China belajar dari kita. Sekarang dari kita belajar mengenai dialektika antara kepemimpinan, ideologi dan aspek manajemen pengelolaan negara.

Kesemua hal di atas bisa diuji secara sederhana. Mari kita lihat sektor yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, yaitu pertanian. Sekiranya kepemimpinan ideologis masih ada, bagaimana dengan perhatiannya terhadap petani? Ambil contoh sederhana, tidak usah muluk-muluk. Apakah kita pernah memproduksi secara missal jutaan cangkul untuk petani?

Itu barang yang sangat mendasar yang tidak memerlukan teknologi canggih. Mestinya dengan sentuhan teknologi, para insinyur kita mampu menciptakan traktor atau pengering padi. Demikian pula alat produksi lainnya.

Kemampuan mencipta inilah yang kini memudar bahkan hilang tanpa bekas dari jiwa anak bangsa. Kita lebih suka “membeli” daripada menggunakan produk anak bangsa sendiri. Lebih dari sekedar selera, rasa gandrung membeli ini menjadi mental tersendiri, mental bangsa terjajah dan kalau tidak dijaga, bisa-bisa kita kembali kepada mental budak, tidak kreatif, dan tidak inovatif.

Saudara-saudara,

Dalam bidang politik tantangan kita juga tidak kecil. Saat ini, baik dalam pemilu presiden, maupun pemilu kepala daerah, kita terbelenggu oleh visi-misi dengan kurun waktu yang hanya 5 (lima) tahun. Jika kepemimpinan berganti, visi-misi juga ikut berganti. Pengelolaan Negara dilihat dari kacamata teknokratik dan berjangka pendek, ibarat mengelola perusahaan. Pengelolaan negara dan bangsa kehilangan semua dimensi politik dan ideologinya.

Negara dan bangsa seakan berhenti sebagai pemerintah atau rezim dengan durasi hidup lima tahunan.

Proses deideologi da depolitisasi konsepsi negara dan bangsa ini, sangatlah berbahaya. Indonesia yang begitu besar, dengan keragaman budaya, bahasa, suku, dan potensi alamnya, sangatlah tidak tepat dikelola secara pragmatis. Dengan wilayah yang sangat luas, pilihan untuk membangun melalui gagasan pembangunan semesta berencana –“kesemestaan” dan “berencana”– yang mengandalkan bangsa dan negara ini sebagai kolektivitas yang hidup selamanya adalah pilihan paling logis.

Bagi kita, bagi saya, Indonesia terlampau besar untuk dikelola melalui visi-misi orang per orang, apalagi dalam jangkauan waktu lima tahunan.

Saudara-saudara,

Kombinasi antara krisis global, kealpaan kepemimpinan, dan pendangkalan cara pandang dan konsepsi tentang negara dan bangsa merupakan tantangan-tantangan yang tidak kecil.

Tetapi kesemuanya belum merupakan akhir dari tantangan bangsa ini. Di lahan yang palaing dalam dan inti, kita justru sedang dihadapkan pada penghancuran secara sistematis mental dan jiwa bangsa melalui pelembagaan dan rutinisasi korupsi sebagai cara baru untuk berpolitik. Korupsi benar-benar merasuk dalam setiap relung pengambilan keputusan: melalui APBN, penerimaan negara, melalui kebijakan, dan masih banyak lagi. Lihat saja penyuapan pemilu melalui dana raskin, BLT, dan bantuan social lainnya yang dikucurkan deras menjelang pemilu. Kebijakan yang intensif dilakukan pada Pemilu 2009 ini, kini direplikasi dalam Pilkada di berbagai daerah.

Sedemikian luas dan dalamnya skala dan daya penetrasi korupsi, sampai-sampai tidak ada satu hari pun di mana media-media tidak dipenuhi berita tentang korupsi. Demikian juga dengan media elektronika kita. Dari hari ke hari modus operansi yang terungkap semakin kompleks dan bervariasi, sebagian bahkan tidak terbayangkan sebelumnya. Semakin banyak lapisan generasi yang terkontaminasi virus korupsi sehingga ia telah berubah menjadi budaya.

Jika hal-hal di atas dibiarkan, bisa dipastikan dalam waktu singkat bangsa yang kini berada di bibir jurang kehancuran akan mengalami kemerosotan tanpa bisa menemukan jalan baliknya.

Adalah tugas ideologis dan sejarah setiap warga PDI Perjuangan untuk menemukan jalan keluar agar situasi buruk ini dapat dihindari.

Saudara-saudara,

Kita memang hidup di tahun-tahun penuh resiko. Tetapi sebagai bangsa yang telah ditempa oleh romantika, dinamika dan dialektika revolusi untuk jangka waktu sangat panjang, tantangan justru menjadi alalan untuk bangkit, dan bukan sebaliknya untuk lebih terpuruk lagi. Karenanya, adalah tugas dan tanggungjawab PDI Perjuangan, tugas setiap pemimpin partai di semua tingkatan untuk membalikkan tahun-tahun penuh tantangan menjadi tahun-tahun pengharapan dan kebangkitan. Sekali lagi, sejarah akan membuktikan bahwa kita mampu melakukannya.

Ini berarti saudara-saudara, PDI Perjuangan tidak bisa tidak dan tidak boleh menutup mata terhadap berbagai kerusakan di atas.

Sebagai Ketua Umum Partai dengan tanggungjawab yang besar terhadap sejarah dan masa depan bangsa, maka melalui Rakernas I ini, saya mengintruksikan, agar PDI Perjuangan menjadi pelopor dalam upaya pemberantasan korupsi.

Kita sudah sama-sama menyaksikan, daya rusak dari korupsi bagi bangsa dan rakyat kita. Bahkan secara diam-diam, di tengah-tengah tekanan ekonomi yang luar biasa, rakyat seakan-akan menunggu datangnya kucuran money politics pada setiap momentum politik seperti pemilu dan pilkada. Rakyat seakan-akan rela membarter suaranya dengan sedikit uang. Kita tidak perlu menunggu lebih banyak bukti lagi, untuk sampai pada kesimpulan bahwa korupsi adalah musuh hari ini dan masa depan kita sebagai bangsa. Inilah momentum yang tepat bagi kita, bukan saja secara bersama-sama menyatakan “enough is enough” pada korupsi, tapi sekaligus mau bahu membahu belajar dan mengembangkan sikap anti korupsi, baik di kalangan partai maupun di kalangan di kalangan rakyat.

Untuk itu, Pertama, dari aspek internal, kita harus merancang sistem keuangan Partai yang mengedepankan akuntabilitas.

Partai memang memerlukan biaya untuk konsolidasi, untuk mendidik calon-calon pemimpin bangsa, untuk pendidikan politik rakyat dan untuk membiayai pemilu. Tetapi kesemuanya tidak boleh menjadi alasan pembenar untuk korupsi. Karena itulah tradisi gotong royong jajaran internal Partai harus terus digalakkan. Iuran pangkal dan iuran wajib harus diberlakukan sesuai perintah AD ART Partai.

Partai juga tidak perlu malu mengundang masyarakat luas untuk ikut bergotong royong guna membiayai partai.

Kedua, aspek pengelolaan pemerintahan. PDI Perjuangan memperjuangkan kebijakan agar biaya rekrutmen politik untuk jabatan strategis dapat semakin murah. Kini berlaku hukum, menjadi pejabat pemerintah daerah, menjadi anggota legisltaif, atau sekedar masuk ke institusi pemerintahan, diperlukan biaya tinggi. Tidak heran, jika biaya pemilukada melonjak drastic seiring dengan menguatnya liberalisasi dan pragmatism politik. PDI Perjuangan menolak sistem pemilu yang berbuntut mahalnya biaya pemilu. PDI Perjuangan juga menolak menggunakan dana korupsi APBN bagi pembiayaan politik. Sebaliknya, kita memperjuangkan “kebijakan dan program” untuk konstituen sebagai keharusan. Hal ini dilakukan dengan prinsip bahwa dana yang tersedia harus steril dari motif transaksi kekuasaan demi mendapatkan keuntungan.

PDI Perjuangan telah memiliki pengalaman pahit melalui kasus cek perjalanan Gubernur BI. Kasus yang dipolitisir secara luar biasa. Hal ini berbeda dengan kasus yang lain seperti Bank Centur, Wisma Atlet, mafia pajak, dan kasus mafia pemilu. Padahal sudah jelas ada hal yang tidak benar.

Namun, pada kesempatan ini saya ingatkan kembali, bahwa moralitas kita tidak mengenal balas dendam atas berbagai perlakuan hukum tebang pilih. PDI Perjuangan akan tetap mengedepankan moral kekuasaan untuk tidak menggunakan cara yang sama: menjadikan hukum sebagai alat kekuasaan. Pemberantasan hukum dengan metode tebang pilih, tidak boleh dipraktekkan, sekiranya PDI Perjuangan dipercaya rakyat pada tahun 2014 yang akan datang.

Ketiga, penegakan disiplin Partai. Tidak ada pilihan lain bagi PDI Perjuangan selain menegakkan disiplin bagi seluruh anggota.

Untuk itu, Partai telah menyiapkan “hukum acara” tersendiri guna menangani kasus korupsi, di luar keputusan pengadilan.

Saudara-saudara,

Hal-hal itulah yang terus menerus menjadi perenungan saya selama ini. Untuk itu, saya serukan agar PDI Perjuangan hadir dan sekaligus membantu mempersiapkan rakyat dalam menyongsong tahun-tahun pengharapan dan kebangkitan sebagaimana saya nyatakan dalam Pidato Politik Pembukaan Kongres III tahun 2010 yang lalu. Hal ini mudah dilakukan, yakni ketika PDI Perjuangan menangis dan tertawa bersama rakyat. Itulah hakekat kekuasaan PDI Perjuangan.

Rakyat kini menangis dibenturkan pada aneka tantangan dan resiko yang silih berganti. Rakyat menangis karena korupsi yang kini menjadi kenormalan dalam kehidupan social, ekonomi dan politik kita. Pertanyaan bagi kita semua saat ini, adakah kita juga menangis dengan alasan yang sama? Saya minta setiap kita merenunginya. Saya sangat berharap, keteladanan kita dalam ikut menangisi tragedi bangsa yang terjerat korupsi, akan menjadi pembelajaran penting bagi rakyat. Rakyat sekaligus belajar anti korupsi.

Saudara-saudara.

Beberapa hari lalu kita menyaksikan seorang anak negeri, Sondang Hutagalung membakar diri di hadapan istana sebagai protes atas pengelolaan politik dan pemerintahan, yang jauh dari gambaran ideal generasi muda bangsa. Sondang telah pergi, tapi pesannya terasa keras menampar telinga kita. Kita tidak membutuhkan teguran keras lainnya, hanya untuk menyadari bahwa ada yang salah dengan pengelolaan bangsa ini. Saya minta setiap warga PDI Perjuangan, bahkan setiap anak negeri untuk merenungi tragedi ini. Kita pantas bertanya, apakah pemimpin di negeri ini tidak terbetot hatinya melihat seorang mahasiswa yang karena prinsip dan keyakinannya melakukan tindakan itu? Merinding rasanya bulu kuduk saya sebagai seorang ibu melihat derita anak negeri ini.

Sebagai pribadi dan pimpinan partai saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas kepergian Sondang, bukan karena dia Sondang. Tetapi ia adalah gambaran dari generasi muda bangsa, sambil tetap berharap, tidak akan ada lagi anak negeri yang kehilangan nyawanya karena prinsip dan keyakinannya.

Saudara-saudara,

Guna membangun harapan rakyat terhadap Partai Politik, dan demi pengabdian terhadap bangsa dan negara, saya akan menyampaikan pokok-pokok agenda politik Partai tahun 2012 sebagai berikut:

Pertama, bahwa jalan terjal ideologis yang dipilih PDI Perjuangan adalah jalan kerakyatan. Jalan terjal yang sangat keras. PDI Perjuangan tidak akan pernah mentolerir setiap upaya yang menciderai 4 (empat) pilar kebangsaan, yakni: NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan UUD 1945.

Kedua, pemerintahan negara yang bebas korupsi adalah dasar bagi terwujudnya Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Ketiga, perjuangan politik melalui DPR-RI maupun MPR-RI, harus mengoreksi liberalisasi politik dan ekonomi. Hal ini sangat mendasar karena bagi PDI Perjuangan, rakyat menghendaki kemakmuran, keadilan dan demokrasi yang sesungguhnya, bukan demokrasi seolah-olah, yang dikendalikan oleh kekuatan uang.

Keempat, platform perjuangan PDI Perjuangan menjadi model pengelolaan pemerintahan. Kita bersyukur, bahwa dari 10 kepala daerah yang dinyatakan terbaik, sekurang-kurangnya 6 berasal dari PDI Perjuangan. Demikian pula di tingkat pusat, kita harus terus meningkatkan kualitas diri agar menjadi kekuatan di luar pemerintahan, tapi mampu menawarkan kebijakan alternatif.

Kelima, membumikan ideologi melalui kerja-kerja ekonomi, politik, social dan budaya yang kongkrit adalah tugas ideologis dan sejarah setiap kader partai. Hal ini dapat diwujudkan melalui usaha-usaha perluasan medan juang, antara lain dengan penugasan kader Partai di tengah rakyat.

Saudara-saudara,

Kesemua hal di atas membutuhkan kepemimpinan. Kepemimpinan yang berakar dari rakyatnya sendiri. Berulang kali saya menegaskan, bahwa menjadi seorang pemimpin jauh lebih sulit daripada sekedar menjadi presiden. Secara ideal, seorang presiden adalah pemimpin. Tetapi secara empirik, hal ini tidak selalu berlaku.

Sebagai pemimpin idealnya ia ibarat nahkoda dari sebuah kapal besar yang namanya Indonesia. Ia harus berani menghadapi badai, dan terjangan ombak, dengan keyakinan politiknya. Ia harus mempunyai tujuan, dan membangun harapan dengan keyakinan guna membawa kapal itu sampai ke tujuan. Tujuan daripada haluan negara ini sangatlah penting, bahkan mengapa di Afrika Utara ada sebuah semenanjung yang diberi nama Tanjung Harapan. Sebab itu adalah tujuan dari kapal-kapal yang berlayar di dunia. Kita pun ibarat sebuah kapal besar.

Semoga PDI Perjuangan mampu mengawal kapal Indonesia agar bergerak dengan tenaga maksimal. Hal ini dilakukan dengan konsolidasi yang tidak akan pernah berhenti, khususnya melalui konsolidasi personilnya.

Marilah kita bangun jiwa bangsa, jiwa manusia Indonesia, dan membangun badannya manusia Indonesia sebagai syarat bagi pembentukan dan pembangunan pemimpin dan kepemimpinan masa depan. Selamat ber-Rakernas.

Terima kasih.

Wassalamu’alaukum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Om Santi, Santi, Santi Om…
Merdeka!!! Merdeka!!!

Bandung, 12 Desember 2011

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Ketua Umum DPP PDI Perjuangan