PALEMBANG – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) dan PDI Perjuangan (F-PDIP) DPRD Sumsel menyatakan penolakannya terhadap rencana Pemprov Sumsel membebaskan lahan di kawasan Jakabaring yang diperuntukkan bagi pembangunan lapangan golf.
Sebab, untuk membebaskan 71 hektare (ha) lahan, dibutuhkan dana Rp19,6 miliar. Sementara,sisa 29 ha lahan, sudah terlebih dahulu dibebaskan Pemprov Sumsel pada 2002 lalu. Ketua F-PKS DPRD Sumsel Iqbal Romzy berpendapat, ganti rugi lahan untuk kepentingan pembangunan di Provinsi Sumsel, dengan sasaran tersedianya lahan untuk pembangunan lapangan golf pada rencana anggaran pendapatan belanja daerah perubahan (APBD-P) Sumsel tahun 2009, yang terdapat pada Biro Pemerintahan Setda Sumsel senilai hampir Rp20 miliar, bukanlah prioritas.
“Karena bersifat kebutuhan pelengkap, serta belum memiliki manfaat kegiatan yang dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Bahkan, penggunanya terbatas, hanya untuk golongan tertentu saja,” ujar Iqbal dalam pidatonya yang disampaikan pada Rapat Paripurna VI DPRD Sumsel kemarin.
Selain itu, menurut Iqbal, pada situasi ekonomi yang belum mendukung dan di tengah-tengah kesulitan kehidupan rakyat Sumsel, program ini dianggap tidak populis,serta tidak memiliki sense of crisis. Sehingga salah satu tujuan dalam APBD-P Sumsel tahun 2009 untuk melakukan efesiensi, menjadi tidak relevan.
Selain itu, F-PKS, kata Iqbal, juga mempertanyakan latar belakang dan tujuan pembangunan lapangan golf, serta kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Sumsel.F-PKS juga mempertanyakan, apa manfaat langsung yang akan dirasakan masyarakat Sumsel jika pembangunan lapangan golf itu sudah terealisasi.
“Fraksi kami meminta penjelasan secara utuh dan lengkap atas rencana program kegiatan pembangunan lapangan golf. Menurut pandangan fraksi kami, justru lebih mendesak dan realistis mengalihkan dana Rp20 miliar untuk pembangunan lapangan golf, menjadi penyertaan modal pemerintah pada PD Swarna Dwipa,” imbuh Iqbal lebih lanjut.
Hal senada dikatakan anggota F-PDIP DPRD Sumsel Fahlevi Maizano.Menurut dia,meski baru rencana, pihaknya merasa belum perlu dilakukan pembangunan lapangan golf baru oleh Pemprov Sumsel. “Masih banyak fasilitas yang harus dilengkapi untuk menunjang pelaksanaan program sekolah dan berobat gratis,” ujar Fahlevi di sela-sela paripurna di DPRD Sumsel kemarin.
Menyikapi penolakan dari dua fraksi di DPRD Sumsel, Gubernur Sumsel Alex Noerdin mengatakan, dana mencapai Rp20 miliar yang disebut-sebut itu salah jika dikatakan untuk pembangunan lapangan golf baru. “Mana cukup Rp20 miliar untuk membangun lapangan golf. Itu untuk mengamankan aset pemerintah,” ujar Alex di DPRD Sumsel kemarin.
Dana senilai Rp19 miliar itu, menurut Alex, diperuntukkan bagi pengamanan aset pemerintah daerah.Dari total lahan seluas 100 ha di kawasan Jakabaring tersebut, sebelumnya ada yang telah dibebaskan terlebih dahulu, sementara, sisanya baru akan dibebaskan belakangan.
Sebab, lahan tersebut terancam diserobot masyarakat sekitar. “Nah,setelah dibebaskan nanti, mau dibangun apa,itu soal lain. Itu dibebaskan untuk mengamankan aset.Setelah diamankan,mau bikin lapangan bola, lapangan tembak, lapangan golf atau apapun, terserah. Jadi, mengamankan aset,”tegas Alex.
Meski demikian, Alex mengakui, dalam master plan perencanaan pemerintah sebelumnya, lahan tersebut memang diperuntukkan bagi pembangunan lapangan golf, yang di dalamnya nanti juga akan dibangun kebun binatang, perumahan, dan sarana-sarana olahraga lainnya.
“Kalau pun membangun lapangan golf, tidak akan menggunakan APBD Sumsel. Sebab, dibutuhkan ratusan miliar untuk membangun lapangan golf,” tandas Alex seraya mengatakan, lapangan golf juga pada dasarnya bermanfaat menyerap lapangan kerja, serta membantu pergerakan ekonomi di Sumsel. (dedy sagita)
Sumber Sindo
Sebab, untuk membebaskan 71 hektare (ha) lahan, dibutuhkan dana Rp19,6 miliar. Sementara,sisa 29 ha lahan, sudah terlebih dahulu dibebaskan Pemprov Sumsel pada 2002 lalu. Ketua F-PKS DPRD Sumsel Iqbal Romzy berpendapat, ganti rugi lahan untuk kepentingan pembangunan di Provinsi Sumsel, dengan sasaran tersedianya lahan untuk pembangunan lapangan golf pada rencana anggaran pendapatan belanja daerah perubahan (APBD-P) Sumsel tahun 2009, yang terdapat pada Biro Pemerintahan Setda Sumsel senilai hampir Rp20 miliar, bukanlah prioritas.
“Karena bersifat kebutuhan pelengkap, serta belum memiliki manfaat kegiatan yang dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Bahkan, penggunanya terbatas, hanya untuk golongan tertentu saja,” ujar Iqbal dalam pidatonya yang disampaikan pada Rapat Paripurna VI DPRD Sumsel kemarin.
Selain itu, menurut Iqbal, pada situasi ekonomi yang belum mendukung dan di tengah-tengah kesulitan kehidupan rakyat Sumsel, program ini dianggap tidak populis,serta tidak memiliki sense of crisis. Sehingga salah satu tujuan dalam APBD-P Sumsel tahun 2009 untuk melakukan efesiensi, menjadi tidak relevan.
Selain itu, F-PKS, kata Iqbal, juga mempertanyakan latar belakang dan tujuan pembangunan lapangan golf, serta kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Sumsel.F-PKS juga mempertanyakan, apa manfaat langsung yang akan dirasakan masyarakat Sumsel jika pembangunan lapangan golf itu sudah terealisasi.
“Fraksi kami meminta penjelasan secara utuh dan lengkap atas rencana program kegiatan pembangunan lapangan golf. Menurut pandangan fraksi kami, justru lebih mendesak dan realistis mengalihkan dana Rp20 miliar untuk pembangunan lapangan golf, menjadi penyertaan modal pemerintah pada PD Swarna Dwipa,” imbuh Iqbal lebih lanjut.
Hal senada dikatakan anggota F-PDIP DPRD Sumsel Fahlevi Maizano.Menurut dia,meski baru rencana, pihaknya merasa belum perlu dilakukan pembangunan lapangan golf baru oleh Pemprov Sumsel. “Masih banyak fasilitas yang harus dilengkapi untuk menunjang pelaksanaan program sekolah dan berobat gratis,” ujar Fahlevi di sela-sela paripurna di DPRD Sumsel kemarin.
Menyikapi penolakan dari dua fraksi di DPRD Sumsel, Gubernur Sumsel Alex Noerdin mengatakan, dana mencapai Rp20 miliar yang disebut-sebut itu salah jika dikatakan untuk pembangunan lapangan golf baru. “Mana cukup Rp20 miliar untuk membangun lapangan golf. Itu untuk mengamankan aset pemerintah,” ujar Alex di DPRD Sumsel kemarin.
Dana senilai Rp19 miliar itu, menurut Alex, diperuntukkan bagi pengamanan aset pemerintah daerah.Dari total lahan seluas 100 ha di kawasan Jakabaring tersebut, sebelumnya ada yang telah dibebaskan terlebih dahulu, sementara, sisanya baru akan dibebaskan belakangan.
Sebab, lahan tersebut terancam diserobot masyarakat sekitar. “Nah,setelah dibebaskan nanti, mau dibangun apa,itu soal lain. Itu dibebaskan untuk mengamankan aset.Setelah diamankan,mau bikin lapangan bola, lapangan tembak, lapangan golf atau apapun, terserah. Jadi, mengamankan aset,”tegas Alex.
Meski demikian, Alex mengakui, dalam master plan perencanaan pemerintah sebelumnya, lahan tersebut memang diperuntukkan bagi pembangunan lapangan golf, yang di dalamnya nanti juga akan dibangun kebun binatang, perumahan, dan sarana-sarana olahraga lainnya.
“Kalau pun membangun lapangan golf, tidak akan menggunakan APBD Sumsel. Sebab, dibutuhkan ratusan miliar untuk membangun lapangan golf,” tandas Alex seraya mengatakan, lapangan golf juga pada dasarnya bermanfaat menyerap lapangan kerja, serta membantu pergerakan ekonomi di Sumsel. (dedy sagita)
Sumber Sindo
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Komentar