PDI Perjuangan Haram Tunggangi Birokrasi Untuk Berpolitik

Tungkal Jaya - Ketua DPC PDI Perjuangan yang juga Wabup Muba Beni Hernedi menegaskan PDI Perjuangan Haram tunggangi birokrasi untuk berpolitik, apalagi PNS yang memiliki kekuasaan untuk menekan-nekan bawahannya sampai ada pemecatan.

" Saya kira PP no 53 Tahun 2010, itu sudah jelas PNS Berpolitik Bisa Dipecat, kalau ada hal yang demikian, Laporkan secara tertulis ke saya , siapa PNS itu yang berpolitik , kita sidang dia secara hukum, itu bisa dipecat" tegas Beni saat bersilaturahmi bersama kader PDI P di desa biro jaya timur kecamatan tungkal jaya (2/2).

Beni mengatakan kalau memang sekarang memiliki kekuasaan orang tersebut tidak boleh sewenah-sewenah, apa lagi seorang PNS dan sampai berjanji-janji masalah pembangunan. 

" Saya sebagai ketua PDI Perjuangan dan juga Wakil Bupati Muba memiliki kesadaran politik yang tinggi, PDI Perjuangan ini tidak bisa ditekan dan digencet, apa lagi main pecat, saya harap Jangan pernah takut dengan penekanan-penekanan tersebut, lawan itu" ujar Beni.

Dirinya juga mengatakan PDI Perjuangan merupakan partai yang tidak mempersoalkan agama, suku, dan sangat berpihak dengan rakyat, selain itu PDI Perjuangan sekarang sedang memperjuangkan hutan adat, yang notabennya hutan adat adalah hutan negara, itu sudah digugat dan MK mengeluarkan jawabannya, dimana sebelumnya hutan adat adalah hutan negara berganti menjadi hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.

" Untuk di muba PDI Perjuangan akan kawal, mengenai tanah rakyat, karena kami akan mengeluarkan lahan-lahan rakyat untuk dikeluarkan dari kawasan negara dan ini yang sedang kita perjuangkan, Saya akan paling depan , untuk kawasan lahan, kenapa demikian,  " Masa' banyak lah perusahaan memiliki lahan dibandingkan rakyat",  mudah-mudahan pergantian kekuasaan dipusat nanti dapat mempermudah kita karena lahan tersebut untuk sepenuh-penuhnya diserahkan ke rakyat" Pungkas beni