Dari Muba Untuk Muba

Blog ini bisa menjadi jendela bagi Kita, Jendela seputar kiprah, kegiatan, ide pikiran , gagasan saya dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin daerah Kabupaten Muba. Saya Ingin Masyarakat lebih tahu sejauh mana saya menjalankan amanah ini, dalam penyajiannya Blog ini harus menyajikan info WAJAH YANG TANPA TOPENG. Semoga dapat memberi manfaat. - Salam !

Senin, 10 Mei 2010

Arbi Sanit " Sang Pengamat "

Analisis politik Arbi sanit nih.................???? :

Pembentukan Sekretariat Gabungan Partai Politik Koalisi dinilai menunjukkan kemenangan sekaligus kepiawaian Partai Golkar atas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Hal itu disampaikan pengamat politik UI, Arbi Sanit, hari ini , usai berbicara dalam dialog publik bertema "Menakar Kepentingan ... See MoreRakyat dalam Hak Menyatakan Pendapat".Menurut Arbi, Setgab Parpol Koalisi pimpinan Partai Golkar telah menjadi kekuatan politik baru, yang dapat menentukan apa saja yang bisa atau tidak bisa dilakukan presiden. Setgab juga langsung berada di bawah presiden.

"Motivasi Presiden Yudhoyono kan jelas, bagaimana caranya pemerintahan dia lancar, lima tahun tanpa diganggu. Kemarin dia (Presiden Yudhoyono) sudah ajak PDI-P gabung tapi enggak mau. Nah, sekarang Golkar yang ambil kesempatan itu," ujar Arbi.

Bersama PKS, PDI-P menurut Arbi terlalu menerapkan politik "hitam putih". Padahal dalam kondisi sekarang, walau dalam pemilu kemarin Partai Golkar tidak jadi pemenang, sekarang parpol itu (golkar) punya dua posisi yang menjadi kekuatannya.

"Satu kekuatan di legislatif dan sekarang ada satu kekuatan lagi di Setgab. Jadi kalau ada usulan Golkar di Setgab, ya nanti dipersoalkan di DPR. Presiden Yudhoyono dikepung oleh Golkar. Jadi walau kemarin dia menang pemilu, sekarang dia kalah oleh Golkar. Goal utamanya ya nanti Aburizal Bakrie menjadi presiden di 2014," ujar Arbi.

Sementara itu jika ada parpol lain, dalam konteks anggota koalisi lama macam PPP atau PKS mau terus mempersoalkan kasus-kasus seperti Bank Century, hal itu bisa dimanfaatkan lagi oleh Golkar untuk mendapat jatah kursi lebih besar dalam kabinet.

Presiden Yudhoyono yang merasa ditekan jika parpol-parpol seperti PKS atau PDI-P memaksa proses politik kasus Bank Century di DPR dilanjutkan, dalam bentuk Hak Menyatakan Pendapat, akan langsung ditawari dukungan oleh Partai Golkar.

Partai Golkar pastinya, tambah Arbi, akan mengambil keuntungan. "Sekarang memang belum terlihat, akan tetapi nanti kalau PDI-P dan PKS terus menuntut Hak Pernyataan Pendapat, maka Golkar bisa menawarkan dukungannya asal Presiden Yudhoyono mengocok ulang kabinet dan memberi Partai Golkar jatah kursi lebih besar," katanya. (diCopy paste from kompas.com)

nihhh,...analisis pak Arbi saat polemik oposisi n Koalisi :

Niatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pensiun sebagai partai oposisi, dengan menempatkan kadernya dalam kabinet pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dinilai tidak ada untungnya.

Demikian disampaikan Pengamat Politik Universitas Indonesia, Arbi Sanit dalam ... See Moreperbincangan dengan okezone, Selasa (4/8/2009). Menurut Arbi, pihak-pihak yang kalah dalam pemilu, tak akan bisa mengambil keuntungan atas keberhasilan pemerintahan.

"Tak prospektif, lihat saja Jusuf Kalla. Apa kurang banyak karyanya kepada Bangsa ini tapi yang diakui masyarakat tetap SBY," katanya.

Terlebih, kata dia, oposisi tetap dibutuhkan karena pemerintah ke depan berpotensi menjadi diktator mayoritas, dengan menguasai 60 persen lebih kursi di Parlemen. ................dst pernah diberitakan okezone.com

Selanjutnya Pengamat politik yg katanya vokal ini pernah juga menilai, pernyataan Ketua Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDIP, Taufiq Kiemas (TK) yang mengatakan PDIP telah keliru bersikap menjadi oposisi pada pemerintahan lalu sebab dalam sistem pemerintahan presidensial tak dikenal adanya oposisi, adalah bentuk kebodohan dari orang yang tidak memahami demokrasi. Menurut Arbi, Sikap PDIP yang tidak jelas ini juga akan lebih mengacaukan peta politik di tanah air.

“Dia jelas-jelas tidak paham demokrasi karena dalam dunia demokrasi apapun bentuk pemerintahannya baik itu parlementer maupun presidensial harus tetap ada oposisi. Kalau di negara yang mengaku negara demokrasi tidak ada oposisi itu namanya bukan negara demokratis. Negara yang tidak ada oposisi adalah negara otoriter,” ujar Arbi ketika dihubungi wartawan, Jumat (23/10)..........................................(jakartapress.com).........

SELANJUTNYA TERSERAH YANG BACA

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Komentar