Jokowi-JK Unggul di Muba - Raih Suara Hingga 58,06%

SEKAYU - Tim Pemenangan Jokowi-JK Muba, mengklaim mampu mengungguli pasangan Prabowo-Hatta dalam perolehan suara saat pelaksanaan Pemilihan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden pada 9 Juli lalu di Kabupaten Muba.

Dalam hasil real count internal yang dilakukan tim pemenangan Jokowi-JK, didapati jumlah perolehan suara pasangan nomor urut dua tersebut mencapai 165.193 atau 58,06%. Sedangkan Prabowo-Hatta memperoleh suara sebanyak 119.349 atau 41,94%. "Real count internal yang kita lakukan ini merupakan hasil dari input C1-PPWP," ujar Ketua Tim Pemenangan Jokowi-JK Muba, Beni Hernedi, saat dibincangi di Posko Pemenangan, Sekayu.

Perolehan suara tersebut, kata Beni, dapat bertambah, dikarenakan data yang masuk ke pihaknya baru mencapai 98% dari total 1.465 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di Kabupaten Muba. "Ya, baru ada 1.427 TPS yang C1-PPWP nya masuk ke pusat tabulasi data kita. Sedangkan sisanya 38 TPS masih dalam perjalanan karena lokasi yang jauh," terang dia.

Dari 14 Kecamatan yang ada, kata Beni, Jokowi-JK hanya tertinggal di dua kecamatan saja, yakni Kecamatan Sekayu dan Sungai Lilin. Sedangan untuk 12 kecamatan lainnya, Jokowi-JK mampu mengungguli pasangan Prabowo-Hatta. Seperti, di Kecamatan Sanga Desa, Prabowo-Hatta memperoleh 4.264 suara atau 26,33%, Jokowi-JK memperoleh 11.928 suara atau 73,67%. "Untuk saat ini kita paling banyak memperoleh suara, kita belum menyatakan menang, karena penentuan menang berada di pusat," tegas dia.

Agar proses demokrasi dapat berjalan dengan baik, Beni mengajak seluruh relawan, kader, dan masyarakat umum untuk ikut mengawasi proses perhitungan atau rekap diberbagai tingkatan. "Relawan jangan ragu-ragu untuk melaporkan tindakan pidana pemilu, seperti manipulasi data atau suara. Meskipun begitu, kita juga mengimbau kader, relawan dan masyarakat untuk tidak melakukan tindakan anarkis," imbau pria yang akrab disapa Kuyung Ben ini.

Sementara itu, Ketua Tim Khusus Pemenangan Jokowi-JK Muba, Ismail, menegaskan bahwa penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU harus mampu memberikan jaminan keberlangsungan pelaksanaan Pemilu berjalan dengan baik.