Bahwa fakta hubungan antara masyarakat dan parlemen (Dewan) dewasa ini masih terdapat banyak hambatan, terlebih soal akses masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya yang bebas hambatan.
Sering berbagai upaya dilakukan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan partisipasinya ke lembaga perwakilan rakyat terhambat, yaitu sebagai akibat dari jalur birokrasi yang ada cenderung memakan waktu yang panjang serta melelahkan.
Belum lagi dari segi mekanisme dan ruang yang disediakanpun sangatlah terbatas, akses terbuka hanya saat rapat dengar pendapat umum (RDPU). Namun RDPU inipun masih kurang efektif karena selama ini yang diminta ikut RPDU, hanyalah dari beberapa Perguruan Tinggi Negeri dan beberapa kelompok masyarakat saja, sehingga belum dapat mengakses seluas-luasnya aspirasi masyarakat.
Oleh karena itu, adanya suatu Rumah Aspirasi “kantornya para konstituen atau Kantor satelit untuk Anggota Legislatif “ yang berfungsi sebagai jembatan yang mempertemukan kepentingan rakyat dengan wakilnya yang duduk dilembaga dewan adalah sebuah tuntutan sekaligus terobosan.
Sebagai tuntutan, maka melalui rumah Aspirasi : pendukung atau masyarakat di daerah pemilihan dapat mengajukan keluhan, mengadukan nasib, atau menuntut janji yang telah diberikan sang anggota legislatif selama kampanye pencalonan.
Sebagai Terobosan, masyarakat atau Konstituen dapat menyampaikan aspirasinya langsung kepada anggota dewan yang nantinya akan disuarakan atau diperjuangkan ke DPR RI / DPRD KAB/KOTA, sehingga masyarakat tidak lagi dicekoki dengan segala bentuk aturan-aturan rumit yang tidak mereka pahami.
Dalam fungsinya baik sebagai Kantornya Konstituen atau kantor Satelitnya Anggota Legislatif, rumah aspirasi rakyat juga bisa menembus kebutuhan komunikasi politik antara Anggota Legislatif dengan Rakyat sebagai pemilik kedaulatan. dengan memfasilitasi setiap partisipasi dan aspirasi masyarakat maka ia juga akan menjadi sarana penguatan akses publik terhadap perkembangan dan dinamika yang terjadi.
Keberadaan Rumah Aspirasi Rakyat dapat pula dioptimalisasi menjadi wahana pendidikan politik dan penguatan akses publik kepada parlemen bukan saja untuk lahirnya hasil-hasil parlemen yang berkualitas tetapi juga sebagai bentuk penghargaan bagi rakyat secara luas.
Rakyat selaku konstituen seharusnya semakin cerdas. Era politik transaksional saat ini harus diarahkan positif. Politik transaksional seharusnya diterjemahkan bahwa setelah memilih dalam pemilu, transaksi rakyat dengan wakilnya harus tetap terjadi, bukan lagi transaksi dalam hal materi (kaos, kalender, sumbangan mesjid dll), tapi sejauhmana kinerja Anggota Legislatif dalam memberdayakan konstituen dan masyarakat dalam mencarikan solusi konkrit bagi masyarakat mengenai kebutuhannya.
Inilah waktunya penilaian dan pembuktian. Jangan seperti yang sudah sudah, Hubungan konstituen dengan wakilnya ibarat Musim buah buahan , ia datang ketika musim nya tiba dan akan sulit dicari ketika musimnya habis.
Mumpung masih hangat-hangatnya pelantikan para legislator di Sumatera Selatan, maka tulisan ini dibuat, hitung-hitung sebagai ucapan selamat bekerja, sumbang saran dan bahan diskusi. Tentu perlu dikembangkan lagi agar lebih baik.
Sekadar tulisan pencerahan politis
Palembang 03 Oktober 2009
Beni Hernedi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Komentar